BENGKALIS,DURIPOS.COM – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bengkalis kembali dikeluhkan masyarakat. Perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang dinilai semakin menyulitkan warga.
Masyarakat mengusulkan penerapan skema subpenyalur BBM bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Menurut mereka, kondisi geografis Pulau Bengkalis yang memiliki keterbatasan akses distribusi membuat skema tersebut layak diterapkan agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi secara legal dan mudah.
Salah seorang perwakilan desa, Ujang, mengatakan masyarakat tidak bermaksud mencari keuntungan dari BBM, melainkan hanya ingin memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari,” ujar Ujang, Kamis (25/6/2026).
Warga juga mencontohkan kebijakan yang pernah diterapkan di Aceh saat terjadi kondisi darurat bencana. Ketika itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan dispensasi penggunaan barcode BBM bersubsidi melalui surat Nomor T631-MG.05/BPH/2025 sebagai tindak lanjut atas permohonan Pemerintah Aceh.
Kebijakan tersebut memungkinkan penyaluran solar subsidi dan Pertalite dilakukan secara manual di wilayah terdampak.
Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, masyarakat Pulau Bengkalis berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan solusi terhadap persoalan distribusi BBM yang telah berlangsung cukup lama.
Salah seorang warga, Udin, menilai Pulau Bengkalis memiliki karakteristik wilayah yang layak memperoleh perhatian khusus. Ia menyebut, meski Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Provinsi Riau dan sebagian wilayahnya masuk dalam Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan, masyarakat justru masih mengalami kesulitan memperoleh BBM.
“Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap. Kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya,” kata Udin dengan nada bergetar, Selasa (30/6/2026).
Ia berharap BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta instansi terkait dapat memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat desa.
“Harapan kami kepada BPH Migas, Ibu Bupati Bengkalis, pemerintah daerah, maupun dinas terkait, permudahlah kami mendapatkan BBM,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, masyarakat juga mengeluhkan panjangnya antrean di sejumlah SPBU. Warga bernama Rohani mengaku lebih memilih membeli BBM dari pelansir karena dinilai lebih praktis dibanding harus mengantre berjam-jam di SPBU.
“Kami sebenarnya tidak tahan antre di SPBU. Terpaksa saja. Maunya kami beli di pelansir pinggir jalan karena lebih cepat, walaupun selisih harganya seribu atau dua ribu rupiah,” ungkap Rohani.
Rohani berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis di bawah kepemimpinan Bupati Kasmarni segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi kelangkaan BBM yang terus dikeluhkan masyarakat Pulau Bengkalis.
“Coba lihat sekarang, seberapa panjang kami harus mengantre di bawah panas. Kami berharap Ibu Bupati Kasmarni dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat Pulau Bengkalis ini,” tuturnya.
Hingga berita ini ditulis, masyarakat masih menunggu respons dan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, BPH Migas, serta pihak terkait guna memastikan distribusi BBM dapat berjalan lebih lancar dan kebutuhan masyarakat desa terpenuhi.**
Komentar