MANDAU,DURIPOS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Syaiful Ardi, SH, menutup rangkaian Reses Masa Sidang II Tahun 2026 dengan menggelar silaturahmi dan dialog bersama masyarakat di Perumahan Mandiri Asri, Jalan Mandiri Induk, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Minggu (19/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus lingkungan serta warga Perumahan Mandiri Asri, Mandiri 3, Kaplingan, dan Puri Nasional. Reses dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, hingga persoalan kemacetan lalu lintas.
Ketua Perumahan Mandiri Asri Edi Surya dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Syaiful Ardi yang dinilai konsisten turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap aspirasi. Ia berharap seluruh usulan warga dapat diperjuangkan dan direalisasikan sesuai kewenangan yang dimiliki anggota DPRD.
Sementara itu, Syaiful Ardi menegaskan bahwa reses merupakan amanat undang-undang sekaligus salah satu jalur resmi dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), aspirasi masyarakat yang dihimpun saat reses menjadi dasar penyusunan program pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Silakan sampaikan seluruh usulan masyarakat. Reses ini menjadi dasar bagi kami untuk memperjuangkan aspirasi agar dapat masuk dalam rencana pembangunan daerah. Memang pembangunan tidak bisa diselesaikan sekaligus, tetapi akan terus kami perjuangkan secara bertahap,” ujar Syaiful.
Politisi yang telah tiga periode menjadi anggota DPRD Bengkalis itu menjelaskan, setiap usulan masyarakat akan dibahas bersama pemerintah daerah melalui mekanisme pembahasan APBD. Menurutnya, memperjuangkan aspirasi warga membutuhkan proses panjang, mulai dari pembahasan bersama organisasi perangkat daerah hingga rapat-rapat anggaran.
“Kadang pembahasan berlangsung sampai dini hari. Di situlah kemampuan anggota DPRD diuji untuk memperjuangkan pokok-pokok pikiran agar dapat diakomodasi dalam APBD,” katanya.
Syaiful juga menyampaikan bahwa selama kurang lebih 12 tahun menjadi legislator, dirinya telah memperjuangkan anggaran pembangunan melalui dana pokok pikiran (pokir) dengan nilai sekitar Rp90 miliar. Anggaran tersebut telah diwujudkan dalam berbagai pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal Sari Kelurahan Air Jamban, hingga jalan Lembah Sari.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi. Ibu Eci, warga Perumahan Mandiri Asri, mempertanyakan realisasi usulan pembangunan hasil reses sebelumnya di kawasan Mandiri 3. Menurutnya, dari empat paket pembangunan yang diusulkan, pembangunan jalan di depan Perumahan Mandiri 3 hingga kini belum terealisasi.
Selain itu, seorang warga Perum Nasional Blok A-45 meminta penjelasan mengenai prosedur administrasi perpindahan ke RT baru serta mengusulkan agar Jalan Lingkar menuju Balai Raja segera difungsikan. Menurut warga, kemacetan di ruas Simpang Geroga hingga kawasan 125 setiap pagi semakin parah dan membutuhkan solusi segera.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syaiful Ardi menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
“APBD Bengkalis sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Jika dana tersebut belum ditransfer, maka pembangunan yang telah direncanakan otomatis ikut tertunda,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh usulan masyarakat tetap akan dikawal dan diperjuangkan agar dapat kembali diusulkan dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 apabila belum dapat direalisasikan pada tahun ini.
Selain membahas pembangunan infrastruktur, Syaiful juga mengingatkan masyarakat, khususnya mahasiswa asal Bengkalis, agar memanfaatkan program bantuan pendidikan dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi saat pendaftaran dibuka.
Ia juga menyatakan siap membantu masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, seperti perpindahan Kartu Keluarga (KK), pembuatan akta kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya tanpa dipungut biaya, selama seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Terkait usulan pengoperasian Jalan Lingkar menuju Balai Raja, Syaiful menegaskan bahwa proyek tersebut tetap menjadi prioritas yang akan terus diperjuangkan. Ia berharap kondisi keuangan daerah segera membaik seiring terealisasinya dana transfer dari pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat kembali dilanjutkan.
Mengakhiri kegiatan reses, Syaiful Ardi mengajak masyarakat untuk terus bersabar dan bersama-sama mengawal pembangunan daerah.
“Kami akan terus memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga pembangunan kembali berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya.**
Komentar