BENGKALIS,DURIPOS.COM – Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022 memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.429.780.200 berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis. Penyidik Satreskrim Polres Bengkalis selanjutnya mempersiapkan pelimpahan tersangka beserta barang bukti atau Tahap II kepada pihak kejaksaan.
Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dan sejumlah kegiatan lainnya di lingkungan Satpol PP Kabupaten Bengkalis.
Modus yang digunakan tersangka diduga dengan membuat dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif. Nama sejumlah pegawai dan tenaga honorer dicantumkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), hingga kuitansi, meskipun perjalanan dinas tersebut tidak pernah dilaksanakan.
Bahkan, untuk melengkapi dokumen administrasi tersebut, tersangka diduga membuat sendiri stempel seluruh kecamatan se-Kabupaten Bengkalis.
“Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai dipakai, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri,” ungkap AKP Arthur.
TF diketahui merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan pada Subbagian Keuangan Satpol PP Kabupaten Bengkalis periode 2021 hingga Maret 2022.
Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara terbesar berasal dari perjalanan dinas fiktif yang mencapai sekitar Rp1,25 miliar. Sementara sisanya berasal dari sejumlah belanja lainnya, meliputi makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan, serta kegiatan bimbingan teknis yang diduga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung tersangka, kerugian negara tercatat mencapai sekitar Rp737,6 juta.
Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 orang saksi dan tiga orang ahli untuk mengungkap perkara tersebut.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, penyidik akan melanjutkan proses hukum dengan menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bengkalis.
“Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan lewat dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses,” tegas AKP Arthur.**
Polisi Bersama Masyarakat, Polres Bengkalis Hadir.

















Komentar