BENGKALIS,DURIPOS.COM – Di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD akhirnya menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,98 triliun. Kesepakatan tersebut ditandai dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis, Jumat (13/11/2026) sore.
Total APBD yang disepakati mencapai Rp1.987.583.920.520,54. Angka ini mengalami penyesuaian signifikan dibandingkan rancangan awal, terutama pada pos belanja daerah yang dipangkas hingga 41,99 persen dari usulan semula sebesar Rp3.260.173.371.307,93.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir bersama Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam rapat tersebut, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bengkalis, Zamzami, menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Laporan itu memuat berbagai catatan, saran, dan rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.
Berdasarkan hasil pembahasan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.876.044.496.194,47, belanja daerah Rp1.987.583.920.520,54, serta pembiayaan daerah sebesar Rp111.579.424.327,78.
Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, dalam sambutannya mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung di tengah kondisi fiskal daerah yang cukup menantang. Kebijakan penyesuaian dan pengurangan transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi, memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.
Kondisi tersebut, menurut Kasmarni, mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan. Setiap alokasi anggaran harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” tegas Kasmarni.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dan kontribusi selama proses pembahasan bersama TAPD.
Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan wujud kemitraan legislatif dan eksekutif dalam memastikan kebijakan anggaran tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, meskipun ruang fiskal daerah mengalami tekanan.
Kasmarni meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati setiap catatan dan rekomendasi Banggar DPRD. Penyesuaian program harus dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengutamakan program prioritas serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembangunan ataupun menurunnya pelayanan kepada masyarakat. Sebaliknya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi, inovasi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan disepakatinya APBD 2027 tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat terus bersinergi mengawal pelaksanaan anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
APBD bukan sekadar deretan angka dalam dokumen keuangan daerah, melainkan instrumen penting untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal Kabupaten Bengkalis.**
Komentar