Syaiful Ardi Dorong Ranperda Layak Anak Jadi Benteng Perlindungan Anak Bengkalis

Bengkalis1140 Dilihat

DURI, DURIPOS.COM – Perlindungan anak tak cukup hanya dengan slogan. Di balik tumbuh kembang anak-anak Kabupaten Bengkalis, ada kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, gizi, pengasuhan yang layak hingga perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Karena itu, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak didorong menjadi payung hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak anak benar-benar terlindungi.

Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Syaiful Ardi, SH, saat menggelar sosialisasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Minggu (4/10/2026) malam.

 

Sosialisasi tersebut dihadiri ratusan masyarakat bersama Group Layang-Layang Pesona Muda. Hadir sebagai narasumber Fitrianita Eka Putri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bengkalis serta Yuli dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, Lurah Duri Barat Rahmawati, SH, tokoh masyarakat, agama dan tokoh pemuda.

Menurut Syaiful, konsep Kabupaten Layak Anak tidak boleh dimaknai sebatas mengejar sebuah predikat. Lebih dari itu, Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menempatkan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai bagian penting dalam kebijakan pemerintah daerah.

“Anak-anak kita harus mendapatkan perlindungan, mulai dari pemenuhan gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, sampai ketika anak berhadapan dengan hukum,” ujar Syaiful.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai keberadaan Ranperda sangat penting agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan berbagai program perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Ia berharap regulasi yang nantinya ditetapkan menjadi Perda tersebut tidak berhenti sebagai aturan di atas kertas. Sebaliknya, aturan itu harus diterjemahkan dalam program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan anak dan keluarga.

“Perda ini nantinya menjadi landasan bagi dinas terkait untuk menjalankan program perlindungan anak. Pemerintah daerah harus hadir ketika anak membutuhkan perlindungan,” tegasnya.

DPRD Punya Tiga Fungsi

Dalam sosialisasi tersebut, Syaiful juga menjelaskan kepada masyarakat mengenai tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran dan pengawasan.

Menurutnya, ketiga fungsi tersebut saling berkaitan dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan anggaran yang bersumber dari APBD digunakan secara tepat sasaran.

“Fungsi pengawasan memastikan belanja APBD tepat sasaran dan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Syaiful menyebutkan, Ranperda dapat berasal dari usulan pemerintah daerah maupun melalui hak inisiatif DPRD. Pada tahun ini, sejumlah Ranperda menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bengkalis, di antaranya Ranperda Kabupaten Layak Anak, perlindungan hak penyandang disabilitas serta perlindungan lahan.

Dalam proses pembahasannya, kata Syaiful, suara masyarakat menjadi bagian penting. Berbagai masukan yang disampaikan warga diharapkan dapat menjadi bahan penyempurnaan sebelum Ranperda dibahas lebih lanjut hingga ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Bengkalis.

Warga Diminta Aktif Sampaikan Persoalan Anak

Sementara itu, Lurah Duri Barat Rahmawati, SH, mengajak masyarakat mengikuti sosialisasi dengan serius. Ia juga meminta warga tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing.

“Silakan dengarkan semua materi yang disampaikan. Kalau ada persoalan terkait anak, silakan ditanyakan langsung kepada narasumber,” kata Rahmawati.

Selain persoalan perlindungan anak, Rahmawati turut menyinggung masalah bantuan sosial, khususnya berkaitan dengan pendataan dan penentuan desil masyarakat.

Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting agar bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sosialisasi berlangsung antusias. Forum tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan substansi Ranperda Kabupaten Layak Anak, tetapi juga menjadi wadah masyarakat menyampaikan berbagai persoalan sosial yang bersinggungan dengan perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga.

Bagi Syaiful, seluruh masukan masyarakat merupakan bagian penting dari perjalanan Ranperda tersebut. Ia berharap regulasi yang nantinya lahir benar-benar mampu menjawab kebutuhan anak-anak di Kabupaten Bengkalis.

“Yang paling penting, Perda ini nantinya harus memberikan manfaat nyata bagi anak-anak kita dan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” pungkasnya.**

Komentar