APINDO Bengkalis Dorong UMK Adil dan Realistis, Kesejahteraan Pekerja Harus Sejalan dengan Kemampuan Perusahaan

Bengkalis479 Dilihat

DURI,DURIPOS.COM – Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bengkalis mendorong penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang adil, realistis, dan sesuai kondisi ekonomi daerah. Kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan serta menjaga iklim investasi di Kabupaten Bengkalis.

Pandangan tersebut disampaikan APINDO Bengkalis dalam Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Hotel Amadeo, Duri, Rabu (19/11/2025).

Dalam rapat tersebut, APINDO Bengkalis diwakili Sekretaris, M. Rahim, S.Psi., M.IP., bersama dua pengurus lainnya, yakni Ringgo Putra, S.E., dan Rahmad Zaki, M.I.Kom. Kehadiran mereka merupakan bagian dari keterlibatan unsur pengusaha dalam forum Dewan Pengupahan yang mempertemukan pemerintah, akademisi, BPS, serikat pekerja/buruh, Kadin, dan unsur pengusaha.

Sekretaris APINDO Bengkalis, M. Rahim, mewakili Ketua DPK APINDO Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.IP., menyampaikan bahwa penetapan UMK tidak semestinya hanya berorientasi pada besaran kenaikan upah, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan hubungan industrial yang harmonis.

Menurutnya, kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan perusahaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Perusahaan yang sehat akan memiliki kemampuan untuk mempertahankan tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru.

“Pada prinsipnya, APINDO mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan pengupahan juga harus memperhatikan kemampuan riil perusahaan. Jangan sampai penetapan upah justru menjadi beban yang tidak mampu ditanggung pelaku usaha, sehingga berdampak terhadap keberlangsungan pekerjaan itu sendiri,” demikian pandangan APINDO Bengkalis yang disampaikan melalui Sekretaris, M. Rahim.

Ia menjelaskan, kondisi dunia usaha saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya biaya operasional, fluktuasi harga komoditas hingga melemahnya daya beli masyarakat. Karena itu, penetapan UMK perlu dilakukan secara terukur, transparan, dan berdasarkan data resmi.

Dalam forum tersebut, APINDO Bengkalis turut menyampaikan lima poin rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengupahan.

Pertama, penetapan UMK harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengupahan beserta formula yang berlaku, dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan faktor penyesuaian lainnya.

Kedua, penggunaan data harus mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), baik tingkat Kabupaten Bengkalis maupun Provinsi Riau, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kondisi ekonomi daerah.

Ketiga, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk perusahaan padat karya yang menghadapi keterbatasan kemampuan finansial. Mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu menjadi perhatian dengan proses verifikasi oleh instansi berwenang.

Keempat, peningkatan upah harus diiringi peningkatan produktivitas pekerja melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, dan sertifikasi tenaga kerja.

Kelima, menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Kepastian dan proporsionalitas kebijakan pengupahan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus mendorong masuknya investasi baru yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di Bengkalis.

Lebih lanjut, Rahim menyampaikan harapan agar hasil pembahasan Dewan Pengupahan dapat menghasilkan keputusan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak, baik pekerja, pengusaha maupun pemerintah.

“Harapan kami, UMK yang ditetapkan benar-benar adil bagi pekerja, mampu dipenuhi oleh pengusaha, serta tetap menjaga Kabupaten Bengkalis sebagai daerah yang ramah investasi. Kesejahteraan pekerja harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan perusahaan,” ujarnya.

APINDO Bengkalis juga menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif membangun hubungan industrial yang harmonis melalui dialog terbuka, komunikasi yang konstruktif, serta semangat saling menghargai antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Dengan demikian, kebijakan pengupahan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, tetapi juga menciptakan kepastian berusaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis secara berkelanjutan.**

 

Komentar