DURI,DURIPOS.COM – Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan Musrenbang menjadi catatan penting untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Dari puluhan usulan yang disampaikan warga, infrastruktur disebut menjadi salah satu kebutuhan yang paling mendesak.
Hal itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis H.Misno, saat menghadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan Babussalam, Kamis (8/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut sedikitnya terdapat 46 item usulan yang disampaikan masyarakat untuk mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan.
Menurut H. Misno, usulan tersebut nantinya perlu dipilah berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya. Terutama menyangkut pembangunan maupun perbaikan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Dari 46 item yang diajukan, tentu kita harus melihat mana yang paling krusial dan menjadi skala prioritas. Terutama infrastruktur seperti jalan yang memang kondisinya membutuhkan perbaikan,” ujar H. Misno.
Ia menjelaskan, sebelumnya juga terdapat sekitar 11 usulan yang telah dibahas untuk menjadi bagian dari rencana pembangunan. Namun hingga saat ini, belum seluruh usulan tersebut dapat direalisasikan.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah. Bahkan, pemerintah daerah masih menghadapi persoalan defisit dan kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan.
H. Misno menyebut kewajiban pembayaran daerah mencapai sekitar Rp400,1 miliar. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dan menentukan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
“Kita sama-sama berdoa agar kondisi APBD sesuai dengan yang kita asumsikan. Kalau terealisasi, insyaallah rencana pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa kita perjuangkan,” katanya.
Ia menambahkan, proses pelaksanaan pembangunan juga membutuhkan waktu, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dengan waktu anggaran yang berjalan, proses perencanaan hingga lelang harus dilakukan secara cermat agar program yang telah ditetapkan dapat terlaksana.
Di sisi lain, H. Misno menegaskan bahwa DPRD akan terus melakukan advokasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Dari 46 usulan ini kita cari mana yang paling krusial dan kita jadikan skala prioritas. Ketika kondisi keuangan daerah sudah stabil, insyaallah bisa kita jalankan,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi antara masyarakat, pemerintah kelurahan maupun desa, serta DPRD dapat terus terjalin. Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak hanya disampaikan melalui forum Musrenbang, tetapi juga dapat dikomunikasikan secara langsung agar kebutuhan di lapangan dapat diketahui dan diperjuangkan.
H. Misno juga mengingatkan bahwa keterbatasan fiskal daerah saat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Kebijakan efisiensi dan perubahan transfer ke daerah turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk memahami kondisi tersebut sekaligus tetap menyampaikan kebutuhan pembangunan secara terukur.
“Yang penting bagi kita, kita berdoa agar APBD sesuai dengan apa yang kita asumsikan, sehingga rencana pembangunan di wilayah masyarakat ini bisa berjalan dan terlaksana,” pungkasnya.**
Komentar